Pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Mukomuko, Kajari Mukomuko Rudi Iskandar, S.H.,M.H. dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Gianto, S.H.,M.Si menandatangani Kesepakatan Bersama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko dengan Kejaksaan Negeri Mukomuko Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
Kajari Mukomuko RUDI ISKANDAR, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko yang telah berkenan untuk menjalin kerjasama, bahwa maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko dalam Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sehari-hari dengan tujuan terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga meningkatkan efektifitas pengawasan internal dan meningkatkan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaaan Negeri Mukomuko siap untuk bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, pemulihan keuangan negara maupun penindakan tindak pidana korupsi serta dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Mou ini merupakan awalan kegiatan sebagai alas hak, untuk ke depannya Kejari Mukomuko dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko dapat melaksanakan kegiatan konkret seperti bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi dan pemberian pertimbangan hukum kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko. Selain itu Kajari Mukomuko menambahkan, dalam permintaan pendampingan hukum (legal assistance) maupun bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara tidak dipungut biaya, sehingga diharapkan kepala OPD tidak perlu khawatir masalah anggaran dalam kegiatan pendampingan hukum (legal assistance) maupun bantuan hukum”. Perlu diketahui lanjut Kajari, bahwa sampai dengan saat ini Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah memberikan pendampingan dalam hal penyaluran BLT-DD sebagai perwujudan program unggulan Kejari Mukomuko yaitu Program Kapuang Sakti (Kami Pantai Agar Uang Desa Ku Tertib)
Bahwa Kejaksaan di seluruh Indonesia saat ini telah memiliki Jaksa Pengacara Negara yang berkualitas, professional, berintegritas sehingga mampu memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya secara maksimal.

Leave a Comment